Skip to content

Gerindra Ingatkan SBY Berhati-hati Soal Bunda Putri

JAKARTA,FAJAR — Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang marah saat namanya dikaitkan dengan sosok Bunda Putri dinilai beberapa kalangan sebagai sesuatu yang manusiawi. Namun Presiden diingatkan agar berhati-hati menghadapi isu tentang dirinya yang tengah berkembang.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat mengatakan, isu yang berkembang selama ini masyarakat seolah menganggap terjadinya kasus dugaan korupsi impor sapi lantaran ada keterlibatan orang-orang dekat SBY, seperti Sengmen dan Bunda Putri.

“Saya kira wajar (anggapan itu). Presiden ke depan perlu hati-hati. Ini isu sangat mengganggu, bahwa ternyata di suatu partai besar (PKS) mereka tahunya yang bisa menghubungi SBY itu hanya Bunda Putri,” kata Martin Hutabarat di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (11/10).

Terkait isu itu, anggota Komisi III DPR ini melihat seolah-olah ada sesuatu yang belum berjalan baik antara para petinggi partai. Sehingga seorang Presiden PKS pun menggunakan perantara Bunda Putri untuk berkomunikasi dengan SBY.

“Ini bagaimana kita melihat komunikasi politik di antara pimpinan-pimpinan partai dengan Presiden. Ini kita melihat tidak terlalu bagus bahkan menanyakan resuflle ke Bunda Putri. Ini aneh juga. Ini presiden PKS lho. SBY tidak kenal,” jelasnya.

Namun saat ditanya apakah kira-kiran SBY memang tak kenal dengan sosok Bunda Putri, Martin tak mengetahui secara pasti. Apalagi SBY sudah membantah tak kenal Bunda Putri bahkan meminta bantuan menteri-menterinya mencari tahu.

“Dia (SBY) sudah bantah. Saya memang belum pernah dengar bahwa dia ada hubungan dengan Bunda Putri. Kalau Sengman memang betul di Pangdam Palembang sudah kenal baik,” tandasnya. (fat/jpnn)

www.fajar.co.id

Jokowi: Atasi Macet & Banjir Jakarta Ndak Mungkin Satu-Dua Hari

 Mahfud MD Buka Posko Pengaduan Konstitusi

Mahfud MD Buka Posko Pengaduan Konstitusi

Gubernur Banten, Ratu Atut Diperiksa KPK

Gubernur Banten, Ratu Atut Diperiksa KPK

Datangi KPK, Mungkinkah Andi Malarangeng Ditahan?

Datangi KPK, Mungkinkah Andi Malarangeng Ditahan?

Polah Timnas Indonesia U19 Usai Cetak Gol

Polah Timnas Indonesia U19 Usai Cetak Gol

Indonesia Ungguli Filipina Lewat Pertandingan Ketat

Indonesia Ungguli Filipina Lewat Pertandingan Ketat

Slank Datangi Jokowi. Ada Apa Ya?

Slank Datangi Jokowi. Ada Apa Ya?

Luthfi Hasan Ishaaq Mengaku Terima Uang dari Fathanah

Luthfi Hasan Ishaaq Mengaku Terima Uang dari Fathanah

Timnas Laos U19 Dibantai Lagi

Timnas Laos U19 Dibantai Lagi

Tim Inafis Geledah Kamar Komplotan Pembunuh Holly

Tim Inafis Geledah Kamar Komplotan Pembunuh Holly

news.liputan6.com

Hitungan Mahfud MD: Belum Ada Capres yang Kuat

Jumat, 11/10/2013 16:43 WIB

Jakarta – Ketua MK Mahfud MD memastikan akan ikut Pilpres 2014. Mahfud belum melihat ada lawan yang cukup tangguh saat ini.

“Sekarang belum ada, paling Februari atau Maret (2014) baru mulai (panas),” kata Mahfud saat berbincang dengan detikcom, Jumat (11/10/2013). Hal tersebut disampaikan Mahfud saat ditanya apakah ada capres lain yang diperhitungkannya bakal jadi lawan berat di 2014.

Mahfud melihat sejumlah pemuncak survei capres juga belum tentu mulus di Pilpres 2014. Karenanya peta politik Pilpres 2014 masih sulit ditebak.

“Prabowo, partainya kecil. Jokowi? tergantung Ibu Mega. Ical?” kata Mahfud.

Mahfud sendiri akan nyapres lewat kendaraan PKB. Dia juga terus menjalin komunikasi dengan partai lain.

“Memang benar saya akan ke capres, sampai saat ini saya terus berjalan dan menjalin komunikasi. Pelan-pelan tapi pasti,” tegasnya.

Timnas Indonesia U-19 Menang 2-0 atas Filipina di laga kualifikasi piala asia U-19 di Gelora Bung Karno. Saksikan Tayangan lengkapnya di “Reportase Malam” pukul 02.49 WIB Hanya di Trans TV

(van/try)



Sponsored Link

news.detik.com

Pertarungan Simbolik PKS dan SBY

INILAH.COM, Jakarta – Pertarungan politik secara ‘simbolik’ sedang berlangsung antara politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ada apa?

Awalnya adalah soal skandal kasus dugaan suap pengaturan kuota impor daging sapi dan pencucian uang yang menyeret eks Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ke ranah hukum.

Sebagaimana diberitakan, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin, Luthfi menjelaskan sosok bunda putri yang belakangan ini disebut-sebut dalam kasusnya itu, adalah orang dekat SBY. Mantan Presiden PKS ini mengaku mengenal bunda putri dari Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin. Bunda putri adalah penghubung antara dewan pembina (PKS dan Partai Demokrat).

Luthfi mengungkapkan, bahwa Bunda Putri adalah orang yang sangat dekat dengan Presiden SBY. Luthfi pernah mendatangi rumah Bunda Putri di Pondok Indah, Jakarta Selatan, pasca-penangkapan Fathanah oleh KPK.

Rupanya Presiden SBY marah terhadap tudingan itu. Ia menegaskan tidak mengenal Bunda Putri dan menyebut dirinya bukan presiden kecengan. “Jangan suka mengalihkan isu, jangan menyerempetkan ke orang-orang yang sama sekali tidak tahu. Sekarang saya yang dikaitkan. Mungkin lain kali orang lain. Itu sudah kejahatan sendiri,” kata Presiden.

Presiden SBY menyebut kesaksian Luthfi bahwa Bunda Putri sangat dekat dengan Presiden adalah 1.000 persen bohong. Demikian pula dengan kesaksian bahwa Bunda Putri tahu betul informasi tentang reshuffle kabinet, disebut Presiden sebagai 2.000 persen bohong.

Menurut Presiden, persoalan reshuffle hanya dibahasnya bersama Wakil Presiden Boediono, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan para menteri koordinator.

Dalam hal ini, malah Fahri Hamzah menilai Presiden SBY berlagak pilon. “SBY berlagak pilon (pura-pura bodoh),” ujarnya. Fahri menegaskan, pengakuan terdakwa kasus suap impor daging sapi Luthfi Hasan Ishaaq pasti terkonfirmasi. Luthfi tidak mungkin asal bicara. “Setiap orang yang ketemu LHI atas namakan SBY pasti dikonfirmasi,” imbuh Fahri.

Mana yang benar dari dua versi cerita di atas? Versi politisi PKS atau versis SBY? Publik akan menilai sendiri. Namun pertarungan politik secara simbolik itu menunjukkan secara telanjang bahwa PKS sengaja ‘menjewer’ SBY dan sebaliknya SBY ganti ‘menjewer’ politisi PKS di ruang publik.

Masyarakat dan media tak usah panik, kecuali ketawa getir. Sebab publik sudah dewasa dan sejarah akan membuktikan siapa di antara kedua pihak yang bersitegang dan berseberangan itu, yang akan jadi pemenang dan pecundang, baik masa sekarang atau mendatang. Namun yang pasti, pengadilan harus menegakkan hukum yang berkeadilan, sekalipun langit runtuh, bukan? [berbagai sumber]

nasional.inilah.com

Kader PDIP Pertanyakan Nasib ke Pengurus Pusat

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri duduk bersama Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP Bidang Organisasi Idham Samawi saat membuka sekolah partai pertama PDIP di Yogyakarta, Kamis (23/2). TEMPO/Pribadi Wicaksono

TEMPO.CO, Yogyakarta – Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) asal Gunung Kidul berencana menggelar protes langsung ke pengurus pusat PDIP. Mereka hendak mempertanyakan keputusan DPP PDIP yang mencalonkan Idham Samawi menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2014 mendatang.

Idham saat ini berstatus terdakwa dalam kasus korupsi Dana Purna Jabatan DPRD Gunung Kidul periode 2004-2009 “Kami ingin pertanyakan langsung ke pengurus pusat soal kejelasan nasib kami di partai sekarang,” kata kader PDIP Gunung Kidul yang juga Ketua DPRD Gunung Kidul non-aktif, Ratno Pintoyo, kepada Tempo, Jumat, 11 Oktober 2013.

Ratno, yang sebelumnya juga sempat dibui tiga bulan karena kasus judi itu, mengungkapkan dia ingin menanyakan langsung soal perlakuan pengurus pusat PDIP tentang bekas Bupati Bantul Idham Samawi yang masih didukung partai untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada 2014. Selain itu, kader Gunung Kidul juga ingin menanyakan alasan kebijakan Pergantian Antar Waktu yang kini menimpa mereka akibat kasus korupsi itu.

“Kami ingin dengar alasan dari pengurus pusat langsung. Karena menurut kami DPD, khususnya Pak Idham, saat ini mungkin juga repot dengan kasusnya (korupsi hibah Persiba),” kata dia. Dia bersama lima kader lain akan ke Jakarta dalam waktu dekat.

Ratno menambahkan, sejak Idham menjadi tersangka kasus korupsi hibah Persatuan Sepak Bola Indonesia Bantul (Persiba), kader yang telah divonis pengadilan makin tak jelas nasibnya. Bukan hanya dinonaktifkan sebagai anggota DPRD tanpa pembelaan hukum, mereka juga dilarang mencalonkan diri kembali sebagai calon legislatif dari PDIP. “Saat ini pun saya masih juga belum menerima keputusan resmi PAW,” ujarnya.

Ratno mengatakan, meski sejumlah kader sudah menerima surat PAW sejak Agustus lalu, kursi kosong itu tak segera diisi orang baru yang ditunjuk partai. Sehingga selama dua bulan terakhir, dari 11 kursi Fraksi PDIP di DPRD Gunung Kidul hanya terisi enam kursi. “Kalau saya masih digantung seperti ini sangat sulit menentukan langkah,” kata Ratno.

Kader PDIP Gunung Kidul lain Naomi Prirusmiyati menilai larangan mencalonkan kembali kader PDIP Gunung Kidul yang tersangkut kasus korupsi itu merupakan penzoliman di tingkat internal PDIP. “Kami yakin proses vonis pengadilan belum keputusan tetap karena saat ini kami masih mengajukan banding,” kata dia.

PRIBADI WICAKSONO

Berita Terpopuler:
SBY: Saya Bukan Pejabat Kacangan
Gaji Hakim Konstitusi Cukup buat ‘Lima Istri’ 
SBY Minta Luthfi Hasan Tak Bersaksi Palsu
200 Tanah Suami Airin, dari Banten sampai Melbourne
Cara Atut Menjadi Gubernur Banten Versi Jazuli  

www.tempo.co

Golkar: Atut Memang Bikin Guncangan, tetapi Bukan Tsunami

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (11/10/2013) siang ini. Ketua DPP Partai Golkar itu dimintai keterangannya sebagai saksi dalam kasus suap sengketa Pilkada Lebak ke Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Jika Atut terbukti terlibat dalam kasus ini, banyak orang menilai kekuatan Golkar di Banten akan berkurang. Apa respons Golkar?

Ketua DPP Partai Golkar Agus Gumiwang mengakui, kasus suap ke Ketua MK telah memberikan dampak kepada partainya. Pasalnya, dua politisi Golkar terjerat di kasus ini, yakni Chairun Nisa dan Akil Mochtar. Atut bahkan sudah dicekal oleh KPK meski belum berstatus tersangka.

“Memang ada kekecewaan, amarah terhadap kasus ini. Kasus ini juga memberikan efek, kami akui. Tapi, kalau dikatakan akan ada tsunami untuk Golkar, rasanya enggak, hanya goncangan-goncangan saja,” kata Agus di Kompleks Parlemen, Jumat (11/10/2013).

Menurut Agus, tanpa Atut, infrastruktur partai Golkar di Banten sudah cukup solid terbangun. Karena itu, dia yakin para kader dan simpatisan Golkar tidak akan berpindah ke lain hati. Ia pun tak khawatir jika nantinya PDI Perjuangan menyalip perolehan suara Partai Golkar dalam Pemilihan Legislatif 2014. Seperti diketahui, Wakil Gubernur Banten saat ini adalah Rano Karno yang berasal dari PDI Perjuangan. Agus menuturkan, Golkar dan PDI Perjuangan cukup kuat bersaing di Banten.

“Namanya politik biasa, di daerah ini kami disalip, di tempat lain kami salip,” seloroh Agus.

Selain dinasti Atut, kata Agus, Partai Golkar masih memiliki andalan kepala daerah di Banten, seperti Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dan Wali Kota Cilegon Tb Iman Aryadi.

“Walaupun sedikit, tapi kekuatan kami di luar dinasti Atut,” ucap Agus.

Seperti diketahui, Atut dan sejumlah kerabatnya menduduki jabatan-jabatan penting di Banten. Mereka adalah Hikmat Tomet (suami Atut) yang menjadi anggota Komisi V DPR RI; Andhika Hazrumy (anak pertama Atut), anggota DPD dari Provinsi Banten; dan Ade Rosi Khairunnisa (istri Andhika), saat ini Wakil Ketua DPRD Kota Serang.

Selain itu, ada Andiara Aprilia Hikmat (anak kedua Atut), calon anggota DPR RI; Tanto Warsono Arban (suami Andiara), calon anggota DPR RI; Heryani (ibu tiri Atut), Wakil Bupati Pandeglang; Ratu Tatu Chasanah (adik kandung Atut), Wakil Bupati Serang; Tubagus Chaerul Jaman (adik tiri Atut), Wali Kota Serang; dan Airin Rachmi Diany (istri Wawan), Wali Kota Tangerang Selatan.

Editor : Caroline Damanik

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

nasional.kompas.com

Rapimnas Ditunda, Waketum Golkar: Tak Ada Evaluasi …

Jumat, 11/10/2013 17:27 WIB

Mega Putra Ratya – detikNews

Jakarta – Wakil Ketua Umum Golkar Sharif Cicip Sutarjo menjelaskan alasan mundurnya Rapimnas Golkar yang awalnya dijadwalkan Oktober. Cicip menegaskan penundaan tak terkait isu evaluasi pencapresan Ical.

“Kalau tidak salah tempatnya, tadinya kan mau di Surabaya, makanya kita tidak cari tempat. Tapi Ketua Umum maunya di Jakarta tempatnya belum confirm sampai hari ini,” kata Cicip kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (11/10/2013).

Menurut Cicip, evaluasi pencapresan Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) tak akan ada. Karena Ical sudah ditetapkan sebagai capres Golkar. Usulan Ketua Wantim Akbar Tandjung pun dinilainya tak relevan.

“Dia kan bukan pengurus, cuma dewan pertimbangan. Yang menentukan kan pengurus, DPP. Dan evaluasi itu tidak pernah ada,” tegas Menteri Kelautan dan Perikanan ini.

Rapimnas, menurut Cicip, fokus pada konsolidasi pemenangan partai. Tidak ada pembahasan soal evaluasi pencapresan Ical.

“Tidak ada, kita bicara strategi pemenangan ke depannya itu yang penting. Soal evaluasi itu tergantung pada masalahnya, kalau kurang kita perbaiki, kalau mubazir tidak perlu ya kita potong, itu saja,” katanya.

Timnas Indonesia U-19 Menang 2-0 atas Filipina di laga kualifikasi piala asia U-19 di Gelora Bung Karno. Saksikan Tayangan lengkapnya di “Reportase Malam” pukul 02.49 WIB Hanya di Trans TV

(mpr/van)



Sponsored Link

news.detik.com

Ketua Golkar Buka-bukaan Soal Lahirnya Dinasti Politik Ratu Atut

Jumat, 11/10/2013 17:12 WIB

Danu Damarjati – detikNews

Jakarta – Ketua DPP Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita buka-bukaan soal lahirnya dinasti politik Ratu Atut Chosiyah. Seperti apa ceritanya?

“Tahun 2007 ketika saya menjadi korwil Jabar, Banten dan DKI, zaman Pak JK, memang tugas saya mempersiapkan kader Golkar yang kita calonkan menjadi kepala daerah untuk kita ajukan ke Ketua Umum Pak JK,” kata Gumiwang mengawali ceritanya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2013).

Kala itu Atut sangat populer di Banten. Atut pun sukses menjadi Gubernur perempuan pertama di Indonesia.

“Pada tahun 2007 survei Atut paling tinggi, ketika itu aneh kalau kita tidak mencalonkan beliau,” kata Gumiwang yang tak menyadari keputusan itu akan menjadi awal kelahiran dinasti politik Ratu Atut.

Lambat tapi pasti Ratu Atut mulai melebarkan sayap. Satu persatu saudaranya memenangkan Pilkada di Banten, beberapa didukung bendera Golkar.

“Waktu itu belum ada, tapi dalam perjalanan kemudian terbentuk suasana di Banten. Saya pribadi tidak setuju dengan politik dinasti. Cara-caranya mesti kita atur dengan baik, sehingga legitimasi kekuasaan jelas, tidak menjadi pertanyaan masyarakat,” katanya.

Politik dinasti bisa saja diterima rakyat jika memang kompetensinya cukup. “Misal legitimasinya harus jelas, mengenai kapabilitas, kompetensi. Kalau menurut pandangan masyarakat ukuran-ukuran itu belum ada. Makanya masyarakat kecewa,” keluhnya.

Lalu kenapa dinasti politik Ratu Atut terus terpilih di Banten? “Golkar kan partai kuat sekali di Banten,” kata Gumiwang.

Lalu kenapa Golkar masih saja mendukung dinasti politik Ratu Atut?

Timnas Indonesia U-19 Menang 2-0 atas Filipina di laga kualifikasi piala asia U-19 di Gelora Bung Karno. Saksikan Tayangan lengkapnya di “Reportase Malam” pukul 02.49 WIB Hanya di Trans TV

(van/try)



Sponsored Link

news.detik.com

Rapimnas Golkar Bakal Fokus untuk Pemenangan Pemilu

Jakarta – Rapat pimpinan nasional (Rapimnas) partai Golkar IV yang rencananya akan diselenggarakan pada akhir Oktober mendatang akan memfokuskan agenda pemenangan di Pemilu. Sementara soal calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi calon presiden tunggal dari Golkar, Aburizal Bakrie atau Ical belum tentu akan dibicarakan.

“Nanti (cawapres), kita lebih konsentrasi pemenangan partai,” kata Wakil Ketua Umum partai Golkar, Sharief Tjitjip Soetardjo yang juga menteri kelautan dan perikanan di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Jumat sore (11/10).

Awalnya Rapimnas kata dia akan diselenggarakan di Surabaya. Namun ketua umum mengusulkan agar dilakukan di ibukota. Namun untuk lokasi di Jakarta kata Sharif Tjitjip belum bisa dipastikan. Yang menjadi ketua panitia adalah Eddy Kuntadi.

“Kita bicara strategi pemenangan kedepannya itu yang penting, soal evaluasi itu ada monev (monitoring evaluasi), ini tergantung pada masalah-masalahnya, kalau kurang kita perbaiki, kalau yang mubajir tidak perlu ya kita potong, itu saja,” lanjutnya.

Mengenai pencalonan presiden Aburizal sendiri menurut dia tidak akan dievaluasi sebab selama ini Dewan Pimpinan Pusat (DPP) menilai pencalonan tersebut sudah pada jalurnya.

www.beritasatu.com

Jokowi Antisipasi Banjir di Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Jelang datangnya musim penghujan, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan persiapan untuk mengantisipasi datangnya banjir. Antara lain dengan menyiapkan logistik yang akan diperlukan saat bencana itu tiba. 

“Kita sedang menyiapkan logistik. Mana kapal untuk mengungsinya? Perahu karet jumlahnya berapa? Itu harus dipastikan betul-betul dan  terdesain sejak awal,” ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) usai melakukan rapat koordinasi banjir dengan BNPB, Jumat (11/10). 

Ia menambahkan, pemerintah akan menyiapkan jalur evakuasi pada kampung rawan banjir. Masyarakat akan diajarkan untuk mengenali jalur evakuasi yang akan disimulasikan pada November nanti dalam gladi lapangan untuk latihan menghadapi bencana. 

Gladi lapangan itu, kata dia, akan dilakukan di tiga titik rawan banjir di Jakarta. Yaitu Bukit Duri, Rawa Buaya, dan Pluit. 

Berdasarkan analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, ujarnya, hujan besar akan turun pada Januari hingga Maret 2014. Namun hujan deras itu diprediksi tidak akan menyebabkan banjir besar. 

www.republika.co.id

Jokowi: Satu Tahun Saya, Terus Kenapa? Mau "Diulangtahunin"?

JAKARTA, KOMPAS.com — Tanggal 16 Oktober 2013 mendatang bakal menjadi momen satu tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Namun, pria yang akrab disapa Jokowi itu mengaku enggan menjadikannya sebagai sebuah momentum penting dalam karier politiknya.

Jokowi mengaku lebih memilih menyelesaikan utang programnya membangun Jakarta. “Terus kalau satu tahun saya mau diapain? Mau diulangtahunin? Enggak kan?” candanya di sela kesibukannya di Balaikota, Jumat (11/10/2013).

Jokowi mengaku permasalahan di Jakarta cukup banyak. Ia pun “ogah” menghitung persentase berapa program yang telah dijalankan dan mana yang belum. 

Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada publik soal satu tahun kepemimpinan dirinya bersama sang Wakil, Basuki Tjahaja Purnama. “Kok saya yang nilai, ya masyarakatnya dong yang menilai. Kalau survei itu kelihatan, tingkat kepuasan masyarakatnya gimana,” lanjut Jokowi.

Menurut Jokowi, sejak ia menjabat Gubernur DKI Jakarta, memang banyak program yang sudah dijalankan, mulai dari Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, pembangunan MRT yang kini telah dimulai, pengadaan rumah susun, normalisasi waduk, pembukaan ruang terbuka hijau, dan penataan pedagang kaki lima. Namun, program itu diakuinya belum maksimal.

Adapun beberapa program yang belum dapat terlaksana tahun 2013 antara lain pengadaan bus sedang, bus transjakarta, kampung deret, kampung tematik, revitalisasi pasar tradisional, serta beberapa program Jakarta Baru yang lain.

Ia pun bertekad menyelesaikannya pada tahun depan. “Anggaran sudah terserap lebih dari 40 persen. Mudah-mudahan Desember 2013 besok ini bisa selesai semuanya,” lanjut mantan Wali Kota Surakarta tersebut.

Editor : Eko Hendrawan Sofyan

megapolitan.kompas.com

Mahfud Md. Buka Posko Pengaduan Konstitusi

TEMPO.CO, Jakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. membuka posko pengaduan konstitusi untuk masyarakat di Kantor MMD Initiative, Jalan Dempo Nomor 3, Matraman Dalam, Jakarta Pusat. “Jika masyarakat ada yang tidak puas dengan kinerja MK, bisa melapor ke sini nanti,” kata Mahfud, Jumat, 11 Oktober 2013.

Mahfud menjelaskan laporan yang ditangani posko mencakup dua hal. Pertama, jika ditemukan dugaan korupsi terhadap suatu hakim, maka akan diproses secara hukum dengan melibatkan para penegak hukum. “Tetapi harus jelas dan ada indikasi korupsinya, jangan gara-gara perkaranya ditolak lantas langsung melapor ke sini,” ujar Mahfud. “Soalnya kalau laporan biasa tanpa ada bukti ya kami tidak akan menanggapinya.”

Kemudian yang kedua, kata Mahfud, jika ditemukan pelanggaran etika hakim terhadap putusan, maka akan dilakukan eksaminasi. “Eksaminasi memang tidak bisa membatalkan putusan, hanya jika ditemukan pelanggaran hakimnya bisa diproses secara hukum,” kata Mahfud.

Mahfud mengaku posko ini dibentuk setelah kejadian tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena kejadian itu, masyarakat menjadi kecewa sehingga untuk membenahinya Mahfud berinisiatif membuka posko pengaduan konstitusi ini.

Rencananya, posko pengaduan konstitusi ini akan mulai bekerja secara intensif satu minggu usai Idul Adha. Adapun kuasa hukum yang tergabung dalam posko pengaduan konstitusi ini adalah orang-orang yang cukup kompeten didangnya antara lain Soleh Amin, Ary Yusuf Amir, dan Myrna Safitri. Selaku dewan pembina, Mahfud mengatakan akan tetap memantau tiap-tiap pengaduan yang datang. (Baca juga: Gaji Hakim Konstitusi Cukup buat ‘Lima Istri’)

REZA ADITYA

Topik Terhangat
Ketua MK Ditangkap | Dinasti Banten | APEC | Info Haji | Pembunuhan Holly Angela

Berita Lainnya:
Gaji Hakim Konstitusi Cukup buat ‘Lima Istri’
Wahidin Halim: Dinasti Atut Tersungkur
Kunci Duplikat & Handuk Ungkap Pembunuh Holly
SBY: Saya Bukan Pejabat Kacangan

www.tempo.co

Deal Politik Mahfud MD dan Dahlan Iskan

Jumat, 11/10/2013 16:10 WIB

Jakarta – Secara mengejutkan Mahfud MD memutuskan mundur dari konvensi capres Partai Demokrat (PD). Ada kompromi politik antara Mahfud MD dan Dahlan Iskan, sebagai salah satu alasan eks Ketua MK tersebut memilih tak ikut konvensi.

“Sebenarnya saya mendapatkan tiket lewat Partai Demokrat, tapi kemudian saya memutuskan untuk tidak ikut konvensi. Ada 9 alasan yang membuat saya memutuskan tak ikut konvensi dan memilih jalur lain,” kata Mahfud saat berbincang dengan detikcom, Jumat (11/10/2013).

9 Alasan Mahfud MD tentu sudah banyak beredar di media. Yang menarik ada kompromi antara Mahfud MD dan Dahlan Iskan di balik keputusan berani itu.

“Waktu itu saya bilang Pak Dahlan, konvensi ini kan bintangnya dua orang anda dan saya. Nanti kalau saya menang Pak Dahlan yang berhenti di konvensi, kalau Pak Dahlan yang menang saya yang berhenti. Jadi jangan ada yang berhenti, makanya saya bilang Pak Dahlan yang ikut,” kata Mahfud.

Benar saja, diantara para peserta konvensi capres PD, saat ini Dahlan Iskan yang paling moncer. Survei yang dilakukan oleh Pusat Data Bersatu (PDB) pimpinan Didik J Rachbini bahkan menunjukkan hanya Dahlan peserta konvensi capres PD yang kompetitif.

Mahfud melihat Dahlan Iskan akan cukup kompetitif di konvensi. Sementara Mahfud sendiri akan mencari jalan lain.

“Kita ketemu di ujung saja,” kata Mahfud sembari tertawa.

Timnas Indonesia U-19 Menang 2-0 atas Filipina di laga kualifikasi piala asia U-19 di Gelora Bung Karno. Saksikan Tayangan lengkapnya di “Reportase Malam” pukul 02.49 WIB Hanya di Trans TV

(van/try)



Sponsored Link

news.detik.com

Kenapa SBY Marah Besar ke Luthfi PKS?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) – (Foto : inilah.com)

INILAH.COM, Jakarta – Reaksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) soal keterangannya terkait Bunda Putri dinilai terlalu berlebihan.

Mestinya SBY tidak menanggapi berlebihan seperti pernyataan Luthfi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (10/10/2013).

“Sebab justru hal itu akan merugikan Presiden SBY. Kenapa? Itukan munculnya dalam persidangan, kan itu proses hukum. Biarlah pengadilan yang memutuskan apakah keterangan LHI bohong atau tidak,” jelas pengamat politik Universitas Mercu Buana, Heri Budianto, Jakarta, Jumat (11/10/2013).

Justru, lanjutnya, sikap reaksional Presiden SBY itu akan menimbulkan pertanyaan besar. Dia yakin kemarahan SBY yang terlihat jelas ini menimbulkan berbagai pertanyaan di publik.

“Kenapa Presiden SBY begitu memperhatikan soal itu? Kenapa Presiden SBY marah sekali? Saya kira publik cerdas mengikuti dengan seksama juga keterangan LHI. Publik juga tidak langsung mempercayai apa yang disampaikan LHI. Sekarang dengan SBY memberikan reaksi berlebihan, justru menimbulkan tanda tanya,” jelasnya.

Dia mengatakan, kemarahan SBY terlihat dari verbal communication dan nonverbal communication sangat terlihat dari pilihan kata dan bahasa tubuh Presiden SBY ketika menyampaikan itu.

Dengan tegas dan nada tinggi presiden mengatakan, 1.000% keterangan LHI bohong dalam konteks SBY mengenal Bunda Putri, dan 2.000% dalam konteks Bunda Putri mengetahui reshufle kabinet dapat dimaknai bahwa SBY membantah keterangan LHI.

“Begitu juga dengan mimik wajah dan gestur yang ditampilkan SBY sangat tegang. Saya belum pernah melihat SBY tampil semarah ini dalam konsferensi pers. Ini adalah kemarahan yang luar biasa,” jelasnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan, katanya, SBY perlu memperhatikan penampilannya di depan publik. Apalagi SBY sering menampilkan hal-hal di luar dugaan yang kemudian dapat memancing reaksi lawan-lawan politik dan bahkan reaksi publik.

“Belum lupa dalam ingatan kita SBY juga pernah muncul di depan publik menyampaikan permohonan maaf kepada negara tetangga soal kabut asap. Sudah saatnya diakhir masa jabatan SBY menata kembali komunikasi politik sekaligus komunikasi publiknya. Sayang jika tidak,” tandasnya.[yeh]

nasional.inilah.com

Politikus PKS Tuding SBY Berlagak Pilon

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – (Foto : inilah.com)

INILAH.COM, Jakarta – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berlagak pilon.

“SBY berlagak pilon (pura-pura bodoh),” ujarnya di Jakarta, Jumat (11/10/2013). Ia menegaskan pengakuan terdakwa kasus suap impor daging sapi Luthfi Hasan Ishaaq pasti terkonfirmasi. Luthfi tidak mungkin asal bicara.

“Setiap orang yang ketemu LHI atas namakan SBY pasti dikonfirmasi,” imbuh Fahri.

Sebagaimana diberitakan, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kemarin, Luthfi menjelaskan sosok bunda putri yang belakangan ini disebut-sebut dalam kasusnya. Ia mengungkapkan bunda putri adalah orang dekat SBY.

Mantan Presiden PKS ini mengaku mengenal bunda putri dari Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin. Bunda putri adalah penghubung antara dewan pembina (PKS) dan dewan pembina (Partai Demokrat).

Presiden SBY marah terhadap tudingan itu. Ia menegaskan tidak mengenal bunda putri. [rok]

nasional.inilah.com

Cara Hanura Bidik Kemenangan

POLHUKAM

Jum’at, 11 Oktober 2013 14:21 wib

Tri Kurniawan – Okezone

JAKARTA – Partai Hanura menatap pemilihan umum 2014 dengan rasa optimis. Program-program untuk memenangkan suara rakyat sudah dijalankan sejak dua bulan lalu.

Saat ini, Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Hanura sedang fokus pada pembekalan calon anggota legislatif (caleg). Tim pemenangan mendatangi caleg di 33 provinsi.

“Bappilu berupaya untuk mensupport para caleg dan berkoordinasi dengan ketua DPD dan DPC untuk bisa memenangkan Pemilu 2014 nanti,” kata salah satu Wakil Ketua Bappilu Partai Hanura, Subagyo Hadi Siswoyo kepada Okezone di kantornya, Jakarta, belum lama ini.

Kepada caleg, tim pemenangan Partai Hanura memberikan penjelasan soal langkah dan strategi memenangkan Pemilu 2014. Menurut mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu, setiap caleg diwajibkan turun ke daerah pemilihan masing-masing.

“Agar dikenal oleh konstituen dan dipercaya. Diharapkan dipilih di Pemilu nanti,” cetusnya.

Bappilu juga membekali para caleg agar lebih dekat dengan masyarakat. Bentuknya yakni asuransi untuk calon konstituen, atribut partai dan iklan di media yang dilakukan pasangan Wiranto-Hary Tanoesoedibjo.

“Asuransi kepada calon konstituen yaitu asuransi kematian. Kalau mati karena kecelakaan akan menerima Rp9 juta cash, kalau mati karena sakit itu menerima Rp1 juta,” ungkapnya.

Untuk pembekalan caleg, lanjutnya, sudah dilakukan di 12 provinsi. Hanura berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan dukungan kepada caleg dengan adil. Tujuannya hanya satu, kemenangan pada Pemilu 2014.

“Ini kita berlakukan adil agar memenangkan Hanura,” cetusnya. (trk) (mbs)

Berita Selengkapnya Klik di Sini

news.okezone.com

Demokrat Minta KPK Segera Tuntaskan Kasus Andi Mallarangeng

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, (berbatik hitam putih) mengaku siap di tahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (9/4/2013), sebelum di periksa penyidik KPK. Andi di periksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan kompleks olahraga di Bukit Hambalang, Jawa Barat. | KOMPAS/ALIF ICHWAN

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Demokrat mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memeriksa mantan petinggi partai itu, Andi Alfian Mallarangeng hari ini, Jumat (11/10/2013). Partai ini berharap agar kasus Andi Mallarangeng segera dituntaskan.

“Kalau kami, lebih cepat selesai lebih baik. Segera ungkap siapa benar, supaya tidak menjadi rumor,” ujar Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana di Kompleks Parlemen, Jumat (11/10/2013).

Saat ditanyakan soal kemungkinan Andi akan ditahan hari ini, Sutan pun mendukungnya. Menurutnya, penahanan ini juga sudah ditunggu-tunggu oleh Andi Mallarangeng.

“Dia (Andi Mallarangeng) siap ditangkap, daripada setahun ngambang mau ke luar negeri dan dicekal ke luar negeri,” ucap Ketua Komisi VII DPR ini.

Sutan memuji sikap Andi yang siap menerima konsekuensi dari kasus hukum yang menjeratnya. Dia pun mengatakan dengan sikap seperti itu, Andi tetap diterima sebagai kader Partai Demokrat. Sutan menilai jika ditahan nantinya, Andi tidak perlu mundur sebagai kader Partai Demokrat.

“Dia tidak seperti Nazaruddin yang malah nyerang ke kami. Kalau sampai pak Andi Mallarangeng mundur, itu tidak gentle. Memang Demokrat selama ini salah apa?” kata Sutan.

Andi diperiksa KPK

KPK menetapkan Andi sebagai tersangka atas dugaan melakukan penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama sehingga mengakibatkan kerugian negara. Menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), nilai kerugian negara dalam proyek tersebut sekitar Rp 463,6 miliar. Pemeriksaan Andi sebagai tersangka hari ini merupakan kali kedua.

Saat diperiksa kali pertama beberapa bulan lalu, Andi tidak langsung ditahan dengan alasan KPK merasa belum perlu menahan yang bersangkutan. Selain Andi, KPK menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, serta mantan petinggi PT Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noor, sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Sementara itu, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima pemberian hadiah terkait proyek Hambalang dan proyek lainnya.

Editor : Caroline Damanik

nasional.kompas.com

Diteror Caleg Gerindra, Mega Tak Berani Pulang ke Rumah

NUSANTARA

Jum’at, 11 Oktober 2013 13:56 wib

Ahmad Muhyiddin – Sindo TV

MAKASSAR- Mega Violetta, ibu hamil yang menjadi korban pemukulan oleh anggota DPRD provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Gerindra mengaku takut pulang ke rumahnya. Pasalnya, rumah tersebut  sering didatangi orang tak dikenal pascaperistiwa pemukulan yang menimpanya.

Rumah Mega Violetta yang terletak di perumahan Metropolitan Tanjung Bunga, Makassar, Jumat (11/10/2013) tampak sepi. Rumah mega dibiarkan tak terawat dan tak lagi ditinggali selama beberapa waktu.

Selain itu, Mega yang juga sedang hamil tiga bulan ini mengaku tak berani pulang ke rumah lantaran masih trauma setelah kejdian yang membuat wajahnya babak belur tersebut. “Saya tidak berani,” kata Mega.

Sekedar diketahui, Mega dipukul oleh anggota DPRD asal Gerindra bernama Chalik Suang. Dia telah melaporkan Chalik ke polisi. Cerita versi Mega, saat kejadian, Selasa, 17 September 2013, Chalik yang juga caleg DPRD tahun 2014 mendatang itu, sedang mengemudikan mobil Avanza dan hendak keluar dari Perumahan Metro Tanjung Bunga.
 
Dari arah yang sama mobil milik korban yang dikemudikan suami korban berada di belakang mobil pelaku. Saat itu, terjadi kemacetan. Baik korban dan pelaku yang terjebak macet tidak ada yang ingin mengalah dan berebut ingin lebih dulu lewat. Terjadilah adu mulut antara Chalik dengan suami korban. Pelaku akhirnya memukul kaca mobil korban dengan tangan. Karena dikuasai emosi, pelaku mendatangi korban dan langsung meninju hidungnya hingga berlumuran darah.

Namun, berdasarkan keterangan Chalik kepada penyidik kepolisian, dia melakukan pemukulan setelah terlebih dulu dicakar oleh korban. Tindakannya memukul hanya reaksi spontan atas perlakuan yang diterimanya dari korban.

Kini, polisi telah menetapkan Chalik sebagai tersangka. Namun belum ditahan. Polisi Sektor Tamalate juga enggan memberikan komentar. (Ahmad Muhyiddin/Sindo TV/ugo)

Berita Selengkapnya Klik di Sini

index.okezone.com

Lemsaneg Amankan Jalur Komunikasi Pimpinan KPU, Ada apa?

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) menyepakati nota kesepahaman untuk mengamankan data pemilu. Salah satu butir yang tertuang dalam nota kesepahaman tersebut adalah Lemsaneg akan mengamankan jalur komunikasi yang digunakan oleh para pimpinan KPU.

“Pengamanan komunikasi pimpinan KPU ini perlu kita lindungi. Tapi jangan dipikirkan dalam artian negatif. Lemsaneg juga tidak akan tahu apa yang dikomunikasikan para pimpinan KPU,” tutur Kepala Lemsaneg, Mayor Jenderal TNI Djoko Setiadi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/10/2013).

Djoko menjelaskan bahwa lembaganya bisa menjamin independensi dan netralitas saat bekerja sama dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Ia mengklaim bahwa sejak pertama kali didirikan, Lemsaneg tidak pernah tunduk kepada penguasa.

Insan sandi Indonesia, kata Djoko, memiliki doktrin bahwa pengabdian mereka hanya kepada masyarakat. “Jadi fungsi Lemsaneg dalam pengamanan data pemilu justru untuk membantu masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Husni Kamal Malik menguraikan substansi nota kesepahaman antara KPU dan Lemsaneg. Ia menjelaskan butir-butir tersebut antara lain penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam pengamanan data pemilu, penyediaan perangkat keamanan data, pengamanan dan pendistribusian dokumen elektronik, pengamanan pusat data, dan pengamanan jalur komunikasi pimpinan KPU.

Husni menuturkan alasan KPU menggandeng Lemsaneg karena pihaknya tidak bisa menyelenggarakan pemilu tanpa bantuan dari pihak lain. Menurutnya, keberadaan Lemsaneg diperlukan karena lembaga intelijen itu dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menyediakan SDM yang dimilikinya untuk mendukung penyelenggaraan pemilu.

“Kami memastikan bahwa KPU memiliki standar kerja yang transparan dan akuntabel. Dalam hal ini, publik bisa mengawasi kerja sama KPU dengan Lemsaneg,” tandasnya.

Editor : Hindra Liauw

nasional.kompas.com

Masih Bermasalah, Anggota DPR Minta KPU Tunda Pengumuman …

Jakarta - Jika data pemilih masih bermasalah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk memundurkan jadwal penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilu 2014.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat, menanggapi pengumuman Bawaslu bahwa masih ada data daftar pemilih yang bermasalah sejumlah 1,7 juta.

“Saya kira KPU harus menjaga kepercayaan masyarakat. Kalau perlu diundur saja penetapannya,” kata Martin di Jakarta, Jumat (11/10).

Menurutnya, partai politik takkan mempermasalahkan bila KPU memundurkan jadwa pengumuman DPT hingga beberapa bulan ke depan. Asalkan, setelah pemunduran tersebut, KPU bisa memastikan data pemilih fix dan sesuai dengan kenyataan.

Terlebih, perkiraan angka 1,7 juta pemilih yang bermasalah tersebut, bukan lah sebuah angka yang kecil, karena mencakup lebih dari 1 persen pemilih nasional.

“Saya kira mundur saja. Lebih elegan. Untuk menjaga kredibilitas bahwa KPU sekarang berbeda dengan KPU yang lama. Bahwa dia lebih baik. Masih ada waktu lama kok,” tukas Martin.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melansir, 1.765.234 data pemilih tidak akurat dari total 12.538.082 data pemilih yang dijadikan sampel. Data pemilih bermasalah ini ditemukan di 67 kabupaten/kota.

Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan, ketidakakuratan data tersebut berpotensi menciptakan pemilih yang kehilangan hak pilihnya serta adanya pemilih fiktif dalam pemilu 2014.

Daniel memaparkan, ketidakakuratan itu di antaranya terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang kosong, ganda, hingga pemilih ganda atau fiktif (ghost voters).

Berdasarkan data sementara yang dimiliki Bawaslu, 67 kabupaten/kota yang dijadikan sampel tersebut tersebar di sembilan provinsi, yaitu Aceh, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Jambi, dan Bangka Belitung.

Dari 67 kabupaten/kota itu, hanya ada empat kabupaten yang sudah akurat, yaitu Bantaeng, Enrekang, Luwu, dan Sabu Raijua.

www.beritasatu.com